Public Virtue

Follow Us :

Press Release

Menuntut Negara Tuntaskan Kekerasan Politik Terhadap Perempuan Tragedi September 1965 hingga Tragedi Mei 1998

Leave a Comment / Press Release / By

Lembaga kajian demokrasi dan HAM Public Virtue bersama Komnas Perempuan mendesak negara, termasuk para Capres dan cawapres untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran atas hak-hak perempuan dalam Tragedi September 1965 hingga Tragedi Mei 1998. Desakan ini disampaikan dalam peringatan Hari Kongres Perempuan Indonesia ke-95 yang digelar di M-Bloc Space, di bilangan Jakarta Selatan. Acara itu …

Menuntut Negara Tuntaskan Kekerasan Politik Terhadap Perempuan Tragedi September 1965 hingga Tragedi Mei 1998 Read More »

MKMK tidak memecat Anwar Usman dari Jabatan Hakim MK, PVRI: MKMK Tidak Tegas

Leave a Comment / Press Release / By

Jakarta, Selasa, 7 November 2023 – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa Anwar Usman, Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terbukti melanggar kode etik. Dari total 21 pelaporan yang masuk ke MKMK, 15 diantaranya melaporkan bahwa Anwar Usman telah melanggar prinsip kredibilitas, ketidakberpihakan, profesionalitas, dan rasionalitas ketika ia memutuskan aturan terkait batas usia capres dan …

MKMK tidak memecat Anwar Usman dari Jabatan Hakim MK, PVRI: MKMK Tidak Tegas Read More »

Demokrasi Indonesia di Ujung Tanduk

Leave a Comment / Press Release / By

Jakarta, Senin, 23 Oktober 2023 – Lembaga kajian demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI) meragukan integritas para anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang baru diumumkan pada hari ini, 23/10. Direktur Eksekutif PVRI Yansen Dinata menilai, komposisi keanggotaan majelis etik MK saat ini mengandung potensi konflik kepentingan dari sebagian anggotanya. Salah satunya adalah mantan Ketua …

Demokrasi Indonesia di Ujung Tanduk Read More »

MK Tolak Gugatan Formil Serikat Buruh, Masyarakat Sipil Tetap Lawan UU Cipta Kerja!

Leave a Comment / Press Release / By

Pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan formil serikat-serikat buruh terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sejak diterbitkan, UU Cipta Kerja sudah menemui berbagai pertentangan dari masyarakat sipil, terutama dari serikat buruh, pelajar, akademisi, masyarakat adat, dan pejuang lingkungan.  Perlawanan dari masyarakat muncul karena aturan UU Cipta Kerja yang sangat menguntungkan …

MK Tolak Gugatan Formil Serikat Buruh, Masyarakat Sipil Tetap Lawan UU Cipta Kerja! Read More »

Satu Tahun Tragedi Kanjuruhan, PVRI Ajak Masyarakat Awasi Brutalitas Polisi

Leave a Comment / Press Release / By

1 Oktober 2023, genap satu tahun Tragedi Kanjuruhan tidak hanya menyisakan luka bagi keluarga korban, melainkan juga menyisakan luka bagi keadilan lantaran tidak sepadannya antara bahaya yang ditimbulkan dan hukuman yang diberikan. 133 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 596 orang luka ringan dalam malam pertandingan antara Arema FC dan Persebaya di Stadion …

Satu Tahun Tragedi Kanjuruhan, PVRI Ajak Masyarakat Awasi Brutalitas Polisi Read More »

PVRI: Tanpa Konsultasi dan Persetujuan Warga, Proyek Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City harus Dihentikan

Leave a Comment / Press Release / By

Jakarta, 8 September 2023 Lembaga Kajian Demokrasi dan Aktivisme Masyarakat Sipil, Public Virtue Research Institute (PVRI), menyesalkan tindak represif aparat keamanan terhadap warga di Pulau Rempang, Batam, Kamis (7/8/2023) lalu, yang sampai menyebabkan terganggunya proses belajar anak-anak di sekolah, puluhan masyarakat luka-luka, dan 11 siswa dilarikan ke rumah sakit. Sebelum ada konsultasi dan persetujuan dari …

PVRI: Tanpa Konsultasi dan Persetujuan Warga, Proyek Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City harus Dihentikan Read More »

Public Virtue Research Institute Desak Presiden Jangan Berlindung Di balik Keputusan MA dan MK (strategi.id)

Leave a Comment / Press Release / By

Lembaga demokrasi dan aktivisme kewargaan Public Virtue mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap secara tepat menyikapi kasus pemecatan 56 pegawai KPK. Pasalnya, pernyataan yang disampaikan Presiden baru-baru ini justru menunjukkan seolah-olah pembatalan PHK 56 pegawai KPK tergantung putusan MA dan MK. Pandangan itu dinilai keliru. “Sikap Presiden Jokowi yang menyatakan ‘Saya enggak akan jawab, tunggu keputusan MA dan MK’ menunjukkan seolah-olah pembatalan PHK 56 pegawai KPK tergantung putusan MA dan MK. Itu keliru. Keputusan dua badan yudikatif …

Public Virtue Research Institute Desak Presiden Jangan Berlindung Di balik Keputusan MA dan MK (strategi.id) Read More »

Public Virtue Desak Jokowi Batalkan Pemecatan 57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kumparan.com

Leave a Comment / Press Release / By

Desakan agar Presiden Jokowi membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) terus bermunculan. Lembaga demokrasi dan aktivisme kewargaan, Public Virtue, meminta Jokowi tak memecat 57 pegawai itu. Rencananya, 57 pegawai KPK itu akan dipecat per 30 September 2021. Juru bicara demokrasi anti korupsi Public Virtue, Yansen Dinata, menyebut 30 September …

Public Virtue Desak Jokowi Batalkan Pemecatan 57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kumparan.com Read More »

Scroll to Top